Bookmark and Share

BERITA

Sekjen Komnas HAM di Kantor P3E Jawa

10 Juli 2019, 15:45:15 - Berita - Hits : 298 - Posted by shodiq
Sekjen Komnas HAM di Kantor P3E Jawa

p3ejawa.menlhk.go.id, Sleman. Masalah lingkungan berkaitan erat dengan isu HAM (Hak Asasi Manusia). Ibarat dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan, keduanya berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, setiap persoalan lingkungan yang bersifat serius bisa bersinggungan dengan isu HAM.
Demikian benang merah kegiatan Sosialisasi Perspektif HAM dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan Komnas HAM di Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa atau P3E Jawa, Selasa, 9/7/2019.  
Sosialiasi ini dilakukan dalam rangka penguatan proses penyusunan program dan perencanaan KLHK yang berperspektif HAM, disampaikan Sekretarsis Jenderal Komnas HAM—Dr. Tasdiyanto,M.Si, dihadiri seluruh perwakilan dari UPT KLHK Lingkup D.I.Y. dan pegawai P3E Jawa. Kegiatan ini juga diliput beberapa media massa Kedaulatan Rakyat, Tvone, Radar Jogja dan TVRI.
Tasdiyanto, mengatakan, tujuan pertemuan ini untuk mengawal setiap program pembangunan agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu, menyelaraskan program di pemerintah setempat/kementerian agar mempedulikan aspek HAM dan akan bersinergis pada perencanaan pembangunan.
“Perencanaan pembangunan yang ramah HAM akan menjadi tolok ukur sebuah pembangunan yang selaras dengan alam dan lingkungan termasuk pembangunan yang tidak melanggar HAM,” tegas Tasdiyanto.

Untuk diketahui, Komnas HAM adalah lembaga mandiri/independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam  Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM memiliki tupoksi menegakkan dan memajukan HAM di Indonesia.serta memiliki fungsi mekanisme kontrol.

Standar Indikator HAM
Saat ini, tambah Tasdiyanto, Komnas HAM terus bekerjasama dengan pemerintah baik pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan yang selaras dengan konsep etika lingkungan. Dengan begitu, tidak ada lagi pembangunan yang bisa menimbulkan pelanggaran HAM.
Selain dengan pemerintah, Komnas HAM sedang melakukan kerja sama dengan Bappenas untuk menciptakan perencanaan penyusunan standar indikator HAM dicantumkan di dalam perencanaan program seluruh Kementerian/Lembaga Negara.
“Supaya ke depan lebih ramah HAM, lebih ramah lingkungan dan mendukung pembangunan bangsa.” ujar doktor ilmu lingkungan dari UGM ini.
Ia berharap, sinergitas antara Komnas HAM dengan Kementerian/Lembaga Negara diperlukan terutama untuk mengatasi kasus yang ditangani oleh Kementerian/Lembaga Negara.
“Contoh kasus di Sulawesi dan Jawa Timur yang sudah di-sounding-kan ke Komnas HAM. Pada saat penyidik dari Balai Gakkum Jawa Timur memasuki area yang bermasalah di lingkungan perusahaan mendapatkan kekerasan fisik, namun ketika dari penyidik Komnas HAM masuk ke area tersebut diterima dengan baik bahkan mendapatkan data- data pendukung terkait case dimaksud,” pungka pria kelahiran Banyumas ini.*  


Hubungi Kami

ppejawa.com
Gamping Sleman Yogyakarta
Email : forum.ppej@gmail.com.com

 
Statistik Kunjungan
 
Vidio
 
GAUL

 

 
Copyright © 2015 PPEJ All Rights Reserved.