Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa - Kementerian Lingkungan Hidup
..::Selamat Datang di Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa - Kementerian Lingkungan Hidup::.. .:: Dikarenakan Alasan Teknis, Sementara Waktu http://ppejawa.menlh.go.id belum bisa dioperasikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ::..

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

31 Mei 2013 - 20:42:54 - Hits : 890 - Posted by sugeng

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
SIARAN PERS
“TANTANGAN IMPLEMENTASI KLHS”


Jakarta, 31 Mei 2013 – Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Talkshow “Tantangan Implementasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)” sebagai salah satu rangkaian Pekan Lingkungan Indonesia 2013 di Jakarta Convention Center. Acara ini dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan menghadirkan narasumber Dr. Sony Keraf, Achmad Santosa (UKP4), Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Prof. Asep Warlan (pakar hukum), dan Deputi I MenLH Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih menunjukkan penurunan kondisi seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen belum dapat menyelesaikan persoalan lingkungan hidup secara optimal, karena berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program. Oleh karena itu, persoalan lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan dalam skala kegiatan saja, harus diselesaikan juga pada skala kebijakan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya terobosan yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan, rencana dan/atau program, sebagai bagian dari akuntabilitas pembuat Kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kepada publik. Untuk itu dibutuhkan political will pembuat KRP untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk memperhatikan kepentingan lingkungan hidup, dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program.

Dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:
a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan
b. Kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.


KLHS memuat kajian antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerjalayanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan/atau tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (Pasal 16 UU 32/2009) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme (Pasal 15 ayat 3 UU 32/2009):
a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah;
b. Peumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengamanatkan untuk ditetapkannya peraturan pemerintah (RPP) mengenai kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Untuk panduan pelaksanaan KLHS sebelum RPP KLHS ditetapkan, telah diterbitkan beberapa peraturan yaitu:
• Permen LH Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS (Permen LH ini belum mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009);
• Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2010 tentang Pelaksanaan KLHS dalam RTRW dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota (sudah tidak berlaku); dan
• Permen LH Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Permen ini sekaligus menggantikan PermenLH Nomor 27 Tahun 2009 dan SEB
MenLH dan Mendagri Nomor 660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2010).

Sementara itu beberapa kementerian lain juga mengembangkan peraturan pelaksanaan KLHS yang lebih teknis sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu:
• Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
• Rapermen PU tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
• Panduan KLHS terkait Tata Ruang Kelautan dan Perencanaan terkait Kelautan dan Perikanan (masih dalam pembahasan).

Dengan belum diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) mengenai KLHS, perkembangan implementasi KLHS menghadapi banyak kendala. Peraturan Pemerintah tentang KLHS juga diperlukan untuk menjadi payung hukum bagi berbagai peraturan pelaksanaan KLHS yang lebih teknis dan spesifik, yang dikembangkan oleh KLH dan kementerian/lembaga terkait. Oleh karena itu Kementerian Lingkungan Hidup mengupayakan untuk segera menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah mengenai KLHS dan untuk ditetapkannya PP KLHS.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA, Deputi I MENLH Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Tlp/Fax: 021-8580111, 8517148 ext 227,
Email: humaslh@gmail.com


Info Terkait :


Tinggalkan Komentar

174 + 5 =


  • Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa - Kementerian Lingkungan Hidup
    Jl. Ringroad Barat No. 100 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
    Phone. 0274-625800, 0274-625811
    Fax. 0274-620702, 0274-620799
    publikasi@ppejawa.com